Responsive image

Badan Lingkungan Hidup

Rabu, 28 Januari 2015 admin Cetak

A. VISI DAN MISI

 VISI

 MISI


 B. KEDUDKAN, TUGAS dan FUNGSI

 KEDUDKAN :

  1. Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
  2. Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

 TUGAS

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;

d. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

e. pemberian rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan dalam wilayah Kabupaten;

g. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan dalam wilayah Kabupaten;

h. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;

i. penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten;

j. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten;

k. penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten;

l. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten;

m. penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;

n. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten;

o. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten;

p. pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten;

q. penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;

r. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun  skala kabupaten;

s. izin pengumpulan limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun  pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;

t. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun  pada skala kabupaten;

u. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten;

v. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun  kabupaten;

w. izin lokasi pengolahan limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ;

x. izin penyimpanan sementara  limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun  di industri atau usaha suatu kegiatan;

y. pengelolaan kualitas air skala Kabupaten;

aa. penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;

bb. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;

cc. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;

dd. pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

ee. penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

ff. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;

gg. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

hh. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

ii. pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;

jj. penugjian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;

kk. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;

ll. pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;

mm. pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;

nn. penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup  skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

oo. pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;

pp. pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;

qq. penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;

rr. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;

ss. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;

tt. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten;

uu. pembinaan dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten;

vv. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;

ww. pelaksanaan dan  pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak  lingkungan skala kabupaten;

xx. pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten;

dd. penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten;

aaa. pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;

bbb. penerapan instrumen ekonomi  dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

ccc. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;

ddd. penetapan dan  pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan  keanekaragaman hayati skala kabupaten;

eee. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;

fff. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;

ggg. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten;

hhh. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten;

iii. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai peranggungjawaban tugas pada atasan; dan

jjj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

D. SUSUNAN KEPEGAWAIANI

No N A M A Jabatan
1 SILFIA EVAYANTI, SPi.MM Plt. Kepala Badan 
2 RUSI HATRIANA, ST  Kabid. Penataan Ling. dan Penataan Hukum Ling.  
3 HENDY HAMULIA, S.Kom  Kabid. WASDAL&KSDA 
4 SATRA BURDIA, ST.MM Kabid. Kebersihan&Pertamanan 
5 IKE AFRIANINGSIH, SIP Kasubag. Umum 
6 ELYA DESNUR Kasubag. Keuangan 
7 SUARDI Kasubag. Perenc. Evaluasi dan Pelaporan 
8 LINDA SUYANTI Kasubid. AMDAL 
9 YUSRIZAL. SH Kasubid. Hukum Lingkungan dan Perizinan 
10 TITIS ERNINGSIH.ST.Msi Kasubid. WASDAL 
11 SUBHANDI. ST Kasubid. KSDA
12 DASWIL Kasubid. Kebersihan 
13 PATRIADI Kasubid. Pertamanan 
14 FREDY KURNIAWAN, SKM UPT Laboratorium Lingkungan 
15 ADRIMANIZAL, S.Si Staf 
16 ABDULLAH Staf 
17 NIKA PUTRI, ST Staf 
18 A M L I Staf 
19 ARMAINA, S.Si Staf 
20 ALDESRA YENNI, SH Staf 
21 LILI SYARIYENTI, AMKL Staf 
22 J U N A I D I, A. Ms Staf 
23 D A R U S M A N Staf 
24 FARIZAL ISKANDAR Staf 
25 ANDRIA MEIRIZA Staf 
26 RUSMAN DEDI Staf 
27 RAHMAT ATI Staf 
28 J O N A I D I Staf 
29 INDRA SAPUTRA Staf 
30 R U S T A M. R. Staf 
31 ROZI SAFANI Staf 
32 DARWAN  Staf 
33 ZALMI SAPARDI Staf 

E. STRUKTUR ORGANISASI