Responsive image

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Jum`at, 5 Desember 2014 admin Cetak

A. VISI DAN MISI

 VISI

 MISI

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

 KEDUDUKAN:

  1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
  2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

FUNGSI:

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa & politik;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik; 

d. pemfasilitasian pemilihan bupati dan wakil bupati;

e. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada; serta di bidang kewaspadaan dini,  kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;

f. pelaksanaan kegiatan dibidang  ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; 

g. pelaksanaan kegiatan dibidang  kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;

h. pembinaan penyelenggaraan dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; 

i. pembinaan penyelenggaraan dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

j. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

k. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;  

l. koordinasi dengan instansi terkait di daerah;

m. pelaksanaan kegiatan dibidang  sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;

n. pembinaan penyelenggaraan dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;

o. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;

p. penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,  wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

q. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat di bidang bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara,  wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

r. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah; 

s. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;

t. pelaksanaan kegiatan dibidang  ketahanan ideologi negara,  wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah; 

u. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang  kewaspadaan dini,  kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah; 

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.




C. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

 

No. NAMA JABATAN
1 Drs.AHMAD ZEIN Kepala Kesbangpol
2 EKA DETRIMAN, SH Kasi Kesbang dan Politik
3 JONI HAFIZAL, SH Kasi Penanganan Masalah Aktual
4 DELSI SYAFEI, SH Kasi Hubungan Antar Lembaga
5 M. SYAFEI, SH Kasubag TU
6TUMPAL MANURUNG

7 RISDEL KAMAR
Fungsional Umum
8 DESI SETRIYENTI, A.Md
Fungsional Umum
9 AWALUDDIN
Fungsional Umum
10 RENFO NINGSIH
Fungsional Umum
11 YUSRI
Fungsional Umum
12 MAY EKA PUTRA
sopir



 

D. STRUKTUR ORGANISASI