DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SAMPAIKAN TARGET SASARAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PASAMAN

KOMINFO, Pasaman --- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Kabupaten Pasaman melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan MAIYARNI LUBIS. SAg memaparkan target sasaran dalam percepatan penurunan stunting di Pasaman berdasarkan intervensi stunting tahun 2018 dan 2019.

INTERVENSI STUNTING TAHUN 2018

1. Pengadaan Media KIE 1.000 HPK dan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

2. Pendataan ibu Baduta

Lokasi : Nagari di Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan pendataan: PKB/PLKB

3. Sosialisasi stunting dan Media KIE 1000 HPK

Lokasi : 10 Nagari stunting

Peserta : Ibu hamil, Ibu Baduta, kader BKB2PKK

Narasumber : Ahli Gizi dari UNAND, DPP-KB, BKKBN, PKK

4. Sosialisasi stunting dan media KIE 1000 HPK

Lokasi : Kelompok BKB/Posyandu Integrasi

Peserta : Ibu sasaran BKB/Posyandu

Narasumber : DPP-KB Kabupaten Pasaman

5. Monitoring tindak lanjut sosialisasi stunting dan media KIE 1000 HPK

6. Membentuk Kampung KB di 10 Nagari stunting

RENCANA INTERVENSI STUNTING TAHUN 2019

1. Sosialisasi stunting dan media KIE 1000 HPK
2. Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga di Kampung KB di wilayah stunting.
3. Refreshing materi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga di Kampung Wilayah stunting
4. Pengadaan APE BKB untuk kelompok BKB diwilayah stunting.
5. Pelayanan KB secara terus-menerus di nagari stunting

Sedangkan Rencana Kegiatan Tahun 2020 – 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman menargetkan;

1. Penguatan pengasuhan pada 1000HPK (melalui kelompok BKB).
2. Pendampingan orang tua hebat (melalui kelompok BKB)
3. Penguatan program kesehatan reproduksi terutama Remaja Putri (melalui kelompok PIK Remaja).
4. Penguatan Program GenRe (Generasi Berencana) (melalui Kelompok PIK Remaja dan Kelompok BKR).
5. Membentuk Kampung KB di wilayah stunting .
6. Membuat media KIE terkait stunting.
7. Pelaksanaan KIE terkait stunting.

Melalui mimbar pimpinan dalam Rapat koordinasi bersama Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman Kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan DPP-KB Pasaman MAIYARNI LUBIS. S.Ag memaparkan.

Dari pantauan Jurnalis Kominfo Pasaman tampak hadir Koordinator INEY Program Kementerian dalam Negeri DESRATES ISKANDAR, Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis. SH. MSi, Ketua Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman H. Atos Pratama. ST, Staf Ahli, Asisten, Kepala-kepala OPD, Kabag dilingkungan Setda Pasaman, Camat, Wali Nagari, dan Bamus Nagari Se-Pasaman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dekan Fakultas Kesehatan UNAND, Dewan Riset Daerah, Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Daerah, Pimpinan Puskesmas se Pasaman, GOW, Di Gedung Pertemuan Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping. (17 Sya’ban 1440 H/22 April 2019).

Sebelumnya Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis. SH. MSi dalam sambutannya menyampaikan, “Kabupaten Pasaman telah ditetapkan sebagai salah satu dari 100 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai daerah stunting”.

Dalam menghadapi permasalah itu perlu dukungan dan kerja sama semua pihak terkait baik Pemerintah, swuasta, maupun masyarakat. Pinta Bupati

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Pusat telah menyiapkan strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil/stunting periode 2018 – 2024 serta pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota.

Kedua strategi dan pedoman ini menjadi dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting terintegrasi yang akan dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota ke depan. Papar Bupati saat itu.

Untuk itulah pada kesempatan ini kita bertemu bersama dalam rembuk stunting untuk menyusun dan memberikan rekomendasi program dan kegiatan yang nantinya perlu disiapkan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, sebut Bupati H. yusuf Lubis.

Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis. SH. MSi dalam arahannya pada saat acara itu berlangsung mengatakan, “pada saat ini Kabupaten Pasaman dalam proses pemekaran nagari dari sebelumnya 37 nagari menjadi 62 nagari.

Hal ini kiranya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terkait percepatan penurunan stunting, mengingat pada tahun 2018 oleh Pemerintah Pusat hanya ditetapkan 10 nagari yang memiliki tingkat stunting tertinggi dengan menggunakan data jumlah nagari sebelum pemekaran, namun berdasarkan data terkini yang kita temui dilapangan ternyata ada nagari lain yang justeru memiliki tingkat stunting yang bahkan lebih tinggi dari 10 nagari tersebut.

Selanjutnya Bupati H. Yusuf Lubis. SH. MSi memaparkan, “pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga telah menyiapkan serangkaian langkah strategis

1. Menerbitkan peraturan, keputusan dan surat edaran Bupati Pasaman yang diperlukan;
2. Mengkoordinasikan program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
3. Memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman melalui Universal Health Coverage (UHC).

Namun tentunya melalui pertemuan ini kita berharap masukan dan saran bersama untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah dan terintegrasi dalam penurunan stunting di Kabupaten Pasaman.

Pada kesempatan itu juga oleh seluruh kepala OPD yang terintegrasi menyampaikan berbagai strategi yang harus diperbuat dalam penurunan stunting di Pasaman, sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bukti keseriusan dalam menangani penurunan stunting di Pasaman termasuk diantaranya DPP-KB Pasaman. (TIM)*