KEPALA BAPPEDA PASAMAN CHOIRUDDIN BATUBARA SAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PUG 2019

KOMINFO, Pasaman --- Ketua Pelaksana Sosialisasi dan Pelatihan  Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Choiruddin Batubara melaporkan,  sosialisasi  dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang di selenggarakan itu bertujuan agar “setiap OPD akan mempunyai cara pandang yang posisitif tentang isu gender dan pada gilirannya mampu merumuskan dan mewujudnyatakan isu gender dalam rencana kerja OPD setiap tahun”.

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari selasa tanggal 02 April 2019 di Gedung Pertemuan Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping.

Acara sosialisasi dan pelatihan itu diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD Kabupaten Pasaman selaku anggota Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pejabat Pengelola Perencanaan dan Anggaran masing-masing OPD serta Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Pasaman tahun 2019.

Untuk kegiatan itu panitia menghadirkan 3 orang narasumber yaitu, Hennaldi, S.Pi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Dra. Asri Suherti Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman”, tambah Kepala Bappeda Chiruddin Batubara yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan “Ucok”.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara Ondak dalam sambutannya sebelum membuka acara menyampaikan “Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah”.

“Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, harus memberikan kesempatan dan hak-hak yang sama buat laki-laki dan perempuan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dalam mengaktualisasikan ”, tambah Drs. H. Mara Ondak

Selanjutnya, langkah awal mewujudkan dan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengakomodir isu gender mulai dari tahap perencanaan hingga penyediaan alokasi anggaran pada program dan kegiatan Pembangunan Daerah. (TIM)*